DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • Telepon : 021 7942653
  • Email: info@bangda.kemendagri.go.id
  • HOME
  • BERITA
    • BERITA BANGDA
    • BERITA KEMENDAGRI
  • PROFIL
    • STRUKTUR ORGANISASI BANGDA
    • PROFIL PEJABAT
    • VISI MISI DAN TUJUAN
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • KONTAK
  • PRODUK HUKUM
    • UNDANG UNDANG
    • PERPU
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • PERATURAN MENTERI
    • KEPUTUSAN MENTERI
    • INSTRUKSI MENTERI
    • SURAT EDARAN
  • PENGADUAN
    • SAPA KEMENDAGRI
    • LAPOR !
    • RASKIN
  • INFORMASI PUBLIK
  • REFORMASI BIROKRASI
  • PUBLIKASI
    • POHON KINERJA
    • GALERI
    • LAPKIN
    • DOWNLOAD
  • SURVEY
( 25-February-2021 ) Rakortekrenbang Tahun 2021 Diselenggarakan Secara Hybrid | ( 22-February-2021 ) Selamat! Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Jadi Penjabat Gubernur Jambi | ( 28-January-2021 ) Tim Peduli Bencana Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk Bencana Banjir Kalimantan Selatan Kembali ke Jakarta | ( 25-January-2021 ) Tim Peduli Bencana Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Serahkan Bantuan untuk Bencana Banjir Kalimantan Selatan | ( 22-January-2021 ) Tim Tanggap Bencana Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Tinjau Lokasi yang Terdampak Bencana Banjir Kalimantan Selatan | ( 07-December-2020 ) Pengembangan Food Estate Sebagai Solusi Penyediaan Pangan Utama dalam Negeri |
STATUS REFORMASI BIROKRASI BANGDA



              Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelengaraan permerintahan ,terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan ,ketatalaksanaan dan SDM Aparatur , Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Dilakukan Untuk Mewujudkan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang RESPECT (Responsible ,Effective ,Samrt ,Professional,Efficient ,Creative and Trust).



ISI ISU STRATEGIS SATKER

QUICK WINS

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SURVEY PENUATAN KAPASITAS PUBLIK

PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

PENATAAN TATA LAKSANA

MANAJEMEN PERUBAHAN

TOTAL