( 17-May-2018 ) Sambut Hasil Pilkada Serentak 2018, Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 15-May-2018 ) Siaran Pers - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain Topi dukungan ASIAN GAMES 2018 | ( 11-May-2018 ) Contoh Desain PIN Dukungan ASIAN GAMES 2018 Kemendagri | ( 02-May-2018 ) Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas | ( 25-April-2018 ) Diah Indrajati Sampaikan Pidato Mendagri pada Hari Otonomi Daerah ke 22 Tahun |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat hasil evaluasi pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016 dan sosialisasi kebijakan DAK tahun 2017 pada Senin, (22/5/2017) hingga Rabu, (24/5/2017) di Favehotel PGC Cililitan, Jakarta Timur. Pertemuan yang digelar selama tiga hari tersebut turut mengundang perwakilan pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

Iwan Kurniawan, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Bangda mengatakan bahwa pertemuan tersebut penting dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan DAK 2016 serta menyampaikan laporan akhir DAK 2016. Selain itu, diharapkan hasil rapat dapat memberikan pemahaman  berkaitan dengan arahan kebijakan DAK fisik tahun 2017 dan tahun 2018 serta menjelaskan kebijakan penyaluran DAK tahun 2017 serta mekanisme pelaporannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati pada sambutannya mengatakan bahwa kendati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diterbitkan, namun masih banyak aturan-aturan pelaksanaannya yang belum terselesaikan. Untuk itu, pemerintah pusat akan menyusun beberapa RPP yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan di daerah.

Lebih lanjut, Diah mengatakan dalam Undang-Undang 23 diamanatkan bahwa pemerintah memiliki 32 urusan konkruen yang menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. “Enam dari urusan tersebut masuk ke dalam urusan wajib lantaran merupakan urusan layanan dasar, sementara delapan urusan merupakan urusan pilihan,” kata Diah.

Berkaitan dengan urusan wajib yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah nantinya akan memprioritaskan penganggaran urusan tersebut melalui DAK. Kendati demikian, Diah menegaskan bahwa ke depannya pemerintah dalam hal ini Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas bersepakat untuk mengembalikan DAK sesuai dengan ‘khittah’-nya.

“Kita perlu lihat mana yang dibiayai oleh DAK, mana yang dibayai oleh dekon, serta mana yang dibiayai oleh PP. Dalam Undang-Undang 23 sudah sangat jelas bahwa DAK itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan di daerah tertentu yang memang sudah menjadi kewenangan pemerintah dan mendukung prioritas nasional,” ungkap Diah. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait