( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat hasil evaluasi pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016 dan sosialisasi kebijakan DAK tahun 2017 pada Senin, (22/5/2017) hingga Rabu, (24/5/2017) di Favehotel PGC Cililitan, Jakarta Timur. Pertemuan yang digelar selama tiga hari tersebut turut mengundang perwakilan pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

Iwan Kurniawan, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Bangda mengatakan bahwa pertemuan tersebut penting dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan DAK 2016 serta menyampaikan laporan akhir DAK 2016. Selain itu, diharapkan hasil rapat dapat memberikan pemahaman  berkaitan dengan arahan kebijakan DAK fisik tahun 2017 dan tahun 2018 serta menjelaskan kebijakan penyaluran DAK tahun 2017 serta mekanisme pelaporannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati pada sambutannya mengatakan bahwa kendati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diterbitkan, namun masih banyak aturan-aturan pelaksanaannya yang belum terselesaikan. Untuk itu, pemerintah pusat akan menyusun beberapa RPP yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan di daerah.

Lebih lanjut, Diah mengatakan dalam Undang-Undang 23 diamanatkan bahwa pemerintah memiliki 32 urusan konkruen yang menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. “Enam dari urusan tersebut masuk ke dalam urusan wajib lantaran merupakan urusan layanan dasar, sementara delapan urusan merupakan urusan pilihan,” kata Diah.

Berkaitan dengan urusan wajib yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah nantinya akan memprioritaskan penganggaran urusan tersebut melalui DAK. Kendati demikian, Diah menegaskan bahwa ke depannya pemerintah dalam hal ini Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas bersepakat untuk mengembalikan DAK sesuai dengan ‘khittah’-nya.

“Kita perlu lihat mana yang dibiayai oleh DAK, mana yang dibayai oleh dekon, serta mana yang dibiayai oleh PP. Dalam Undang-Undang 23 sudah sangat jelas bahwa DAK itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan di daerah tertentu yang memang sudah menjadi kewenangan pemerintah dan mendukung prioritas nasional,” ungkap Diah. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait