( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


BADUNG, BALI –Pemerintah Indonesia memiliki komitmen guna melanjutkan keberhasilan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) 2015, khususnya sektor air minum dan sanitasi (WWS-MDG). Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditandai dengan meluncurkan program agenda nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019.

Mengawal program tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan program dan anggaran daerah untuk pembangunan layanan air minum dan sanitasi. Pada Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah dimandatkan dapat mewujudkan 100% akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

Kendati menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak lantas berlepas tangan. Bukti dukungan pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas para pengambil keputusan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pencapaian 100% akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi ditandai dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah regional 2 untuk mengikuti workshop kebijakan dan strategi AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan selama empat hari, sejak tanggal 10 hingga 13 Oktober 2017 di Hotel Golden Tulip Bay View, kabupaten Badung, Bali.

Menurut Plt. Direktur SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, A. Damenta, kegiatan workshop tersebut penting dilaksanakan karena menjadi wadah berbagi informasi dan pembelajaran serta diskusi perumusan pokok-pokok kebijakan dan strategi pengintegrasian RAD AMPL dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Damenta menjelaskan bahwa workshop serupa juga dilaksanakan di regional 1 dan regional 3 pada Oktober 2017. Adapun materi yang disampaikan pada workshop di antaranya pemaparan kebijakan dan strategi empat kementerian terkait program Pamsimas, yang meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, peserta workshop juga mendengarkan secara langsung pemaparan best practice pemanfaatan RAD AMPL daerah.

Workshop dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo. Beliau hadir menggantikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang pada kesempatan itu berhalangan hadir.

Mewakili Mendagri, beliau mengatakan bahwa pemerintah telah mencanangkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam RPJMN 2015-2019 sebagai prioritas pembangunan, yang juga di dalamnya menghendaki agar akses universal air minum aman memenuhi 4K yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai. 

“Dalam konteks pembangunan, air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai pondasi pembangunan yang menjadi prasyarat agar berbagai kegiatan lainnya dapat dilaksanakan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, air minum dan sanitasi tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan dasar untuk hidup, namun sudah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” jelas Hadi.

Lebih lanjut, Hadi mengungkap data dari Bappenas tahun 2017 yang menyebutkan capaian akses air minum layak adalah 84,00%, sedangkan untuk sanitasi yang layak sebesar 70,7% dan akses sanitasi dasar baru sebesar 12,4% (9,17% pada tahun 2016). “Untuk itu, pencapaian target SDGs dan juga RPJMN yang dibagi kepada seluruh daerah harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah agar pencapaian yang kita harapkan bisa mencapai 100% di tahun 2019,” imbuh Hadi.

Untuk mencapai target tersebut, sejak tahun 2008 pemerintah telah melaksanakan program Pamsimas. Saat ini, program Pamsimas sudah memasuki fase III. Pamsimas menjadi platform kolaborasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan pada tahun 2019. Program Pamsimas adalah peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Pada program Pamsimas, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RAD AMPL (Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang berperan sebagai alat rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL termasuk program yang mengadopsi pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas).

Kata Hadi, RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL.

“RAD AMPL menjadi dokumen perencanaan yang menguatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi kepada pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan. Arah semua ini menghendaki ketersediaan data yang relevan sebagai alat monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran,” papar Hadi.

Hadi berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan air minum dan sanitasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu RPJMD maupun RKPD, serta meningkatkan alokasi pendanaan Air minum dan Sanitasi setidak-tidaknya 5 % sebagaimana komitmen keikutsertaan pada program Pamsimas.

Sejauh ini, baru 119 Kabupaten dari 365 kabupaten yang sudah melegalkan RAD AMPL ke dalam Peraturan Bupati, atau baru 32,6%.  Untuk wilayah Regional II yang terdiri dari 12 provinsi (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan) dan 132 kabupaten, baru terdapat 40 kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati terkait pelaksanaan RAD AMPL atau 30% dari jumlah per regional 2.

Berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah sebagai peserta Pamsimas III, Hadi juga berharap pemerintah daerah mereplikasi pendekatan Pamsimas di daerah masing-masing dan komitmen berbagi pendanaan program. “Peran pemerintah daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, terlebih lagi keberlanjutan akses air minum dan sanitasi, sangatlah penting dan ikut menentukan keberhasilan dalam rangka pencapaian Universal Access,” ungkap Hadi. [Mahfud Achyar] 

about author

Link Terkait