( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) | ( 19-July-2018 ) Inilah Pemenang Bangda Cup 2018 | ( 06-July-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Integrasikan E-Planning RPJMD, RKPD, dan Aplikasi Dokrenda |


JAKARTA - Menindaklanjuti hasil Rakornas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK pada (12/9/2017) lalu, dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antara Binwas teknis oleh Kementerian LHK dengan Binwas umum oleh Kemendagri, yang juga secara nasional dikoordinasikan oleh Kemendagri sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai salah satu komponen di Kemendagri yang bertanggungjawab mengawal pelaksanaan urusan di daerah, telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2017 di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.   

Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian kelembagaan KPH sebagai UPTD Provinsi dengan mengacu pada Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Permen LHK No. P.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun substansi pembahasan terfokus pada: 1) progres pembentukan kelembagaan UPTD KPH di masing-masing daerah provinsi, (apakah sudah diterbitkan Peraturan Gubernur); dan  2) upaya penguatan kelembagaan UPTD KPH (aspek personil, sarana dan prasarana, dan hal lain yang berdampak pada efektifitas penyelenggaraan tugas KPH dalam mendukung Dinas Kehutanan Provinsi sebagai organisasi induknya).

Mekanisme yang digunakan dalam Rapat Koordinasi tersebut, adalah dengan penyampaian beberapa materi yang terkait dengan tema Rapat Koordinasi yang terfokus pada kelembagaan UPTD KPH, dan kemudian diikuti dengan diskusi secara terfokus dan interaktif dengan skema helpdesk yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok diskusi dan didampingi tim fasilitator pada masing-masing desk yang terdiri antara 7 (tujuh) s.d. 8 (delapan) provinsi per desk. Adapun peserta yang diundang adalah para Kepala Dinas Kehutanan seluruh provinsi dan Kepala Biro yang membidangi urusan kehutanan di Sekretariat Daerah Provinsi.

Pertemuan dihadiri oleh 30 Provinsi minus Provinsi Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Adapun jalannya pertemuan pada hari pertama, diawali dengan sesi pembukaan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, yang dilanjutkan dengan pemaparan tentang “Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Kehutanan di Daerah”.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Drs. Nyoto Suwignyo, MM menekankan beberapa poin yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan urusan kehutanan di daerah yaitu antara lain: percepatan penyelesaian kelembagaan KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi, ketersediaan data tentang kondisi dan karakter KPH di masing-masing daerah, opsi skema peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan KPH, kesesuaian modul yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi personil KPH, penyelesaian serah terima aset dari kabupaten/kota ke provinsi, termasuk pentingnya ketersediaan data aset yang dibiayai dari APBN dan APBD, optimalisasi peran koordinatif Biro yang membidangi urusan kehutanan di Setda Provinsi (ex-officio) dalam mendukung peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), strategi penyusunan kegiatan dalam merespon kebijakan nasional melalui pendekatan Money Follow Program, kontribusi urusan kehutanan dalam penyusunan dokumen KLHS bagi provinsi yang akan menyusun RPJMD pasca Pemilukada serentak di Tahun 2018, proaktif dalam mengawal evaluasi atau revisi RTRW yang telah terjadwal di Tahun 2018, antisipasi terhadap program Reforma Agraria khususnya pelepasan kawasan hutan di daerah, dan tindak lanjut program Perhutanan Sosial yang menekankan pemanfaatan hutan oleh masyarakat, serta poin terakhir adalah efektiftas dalam mengkomunikasikan program kegiatan pada momentum Rapat Koordinasi Teknis yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran.       

Pada hari kedua masih sesi pemaparan yang diawali dengan materi “Pembentukan UPTD dan Cabang Dinas Sesuai Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2017” oleh Kasubdit Wilayah IV, Direktorat Fasilitasi Kelembagan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs. Slamet, M.Si. Setelah itu dilanjutkan dengan materi “Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Melalui KPH” oleh Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng., kemudian dilanjutkan dengan materi “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016”, yang disampaikan oleh Kepala Seksi Barang Milik Daerah Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Akhmad Edwin, SE, Ak, M.Si. Masing-masing pemaparan tersebut disertai dengan sesi tanya jawab.

Berdasarkan hasil diskusi beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu penguatan UPTD KPH yang terdiri dari penguatan kapasitas aparatur SDM dan penganggaran; serta pengalihan aset dengan tiga tujuan yaitu; 1) agar diberikan sanksi bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pengalihan aset; 2) agar Kementerian Dalam Negeri mengirim surat teguran kepada Bupati/Walikota yang belum menyelesaikan pengalihan aset; dan 3) agar Pemerintah Pusat membentuk Tim Terpadu (melibatkan Kementerian LHK dan Kemendagri) untuk mempercepat proses pengalihan asset dimaksud. [Lily Latul, Direktorat SUPD I Kasubdit Kehutanan]

 

about author

Link Terkait