( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) | ( 19-July-2018 ) Inilah Pemenang Bangda Cup 2018 | ( 06-July-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Integrasikan E-Planning RPJMD, RKPD, dan Aplikasi Dokrenda |


JAKARTA – Menindaklanjuti penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk di kabupaten Asmat, Papua, DPR mengundang perwakilan pemerintah pada rapat konsultasi yang dilaksanakan pada Kamis, (1/2/2018) di Ruang Rapat Pansus B DPR RI.

Rapat tersebut penting dilaksanakan mengingat KLB gizi buruk dan campak di kabupaten Asmat telah merenggut nyawa 70 orang balita sejak September 2017. Untuk itu, pemerintah dan DPR berkoordinasi agar permasalahan di kabupaten Asmat dapat segera ditangani.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek pada kesempatan tersebut mengatakan ada empat faktor yang menjadi pokok masalahan kesehatan di Papua secara umum dan di Asmat secara khusus. Keempat faktor itu yaitu, 1) faktor lingkungan fisik, kimia, biologi, dan ergonomi; 2) faktor perilaku sosial budaya; 3) faktor pelayanana kesehatan; serta 4) faktor genetika.

Berkaitan dengan kasus campak, Nila menambahkan bahwa cakupan imunisasi lengkap sulit dilakukan di kabupaten Asmat karena anak-anak di sana setelah umur enam bulan sudah dibawa ke hutan sehingga susah dijangkau oleh petugas.

Sementara untuk kasus gizi buruk, Nila menilai bahwa hal tersebut erat kaitannya dipengaruhi oleh pola rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta minimnya ketersediaan air bersih. Namun, Nila optimis bahwa permasalahan di kabupaten Asmat dapat segera ditangani lantaran Kemenkes sudah membentuk Tim Kesehatan yang dibentuk sejak 11 Januari 2018.

Tim kesehatan tersebut terdiri dari tiga, yaitu Tim Kesehatan Distrik, Tim Kesehatan RSUD, dan Tim Kesehatan Posko. Masing-masing tim bersinergi melakukan penguatan, bantuan, dan pendampingan kesehatan di kabupaten Asmat.

Selain itu, Kemenkes juga telah mengirimkan tim pelayanan kesehatan melalui Flying Health Care (FHC) untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya yang terdampak wabah campak dan gizi buruk  di kabupaten Asmat. Pengiriman tim pelayanan kesehatan dilakukan setiap gelombang selama 10 hari.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi respon cepat pemerintah khususnya penanganan KLB di kabupaten Asmat. “Saya kira kita sudah membuat maping persoalan yang sangat komprehensif meskipun ada beberapa isu yang mungkin sensitif atau yang kita sebut politis,” kata Fahri.

Fahri menyarankan khususnya pada level regulasi agar segera dibenahi. Ia menilai terdapat banyak masalah pada level regulasi yang berdampak pada institusi dan metode penyaluran dana. “Jika ‘pipa negara’ tidak dibuat maka uang sebesar itu akan menyebar ke mana-mana dan tidak memiliki efek terhadap masyarakat,” imbuh Fahri. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait