( 06-October-2018 ) Menteri ATR/Kepala BPN Buka Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah | ( 01-October-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan BNPP Gelar Pagelaran Wayang | ( 25-September-2018 ) Indonesia Menyambut Asian Para Games 2018! | ( 24-September-2018 ) Ketua Umum OASE Cinta Kabinet Kerja Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Kabupaten Malaka | ( 21-September-2018 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | ( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok |


JAKARTA - Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga 900 VA dibuat agar pemberian subsidi listrik lebih terarah sehingga dapat mendukung pemerataan rasio elektrifikasi di Indonesia.

Subsidi hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang mengacu pada data milik tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data TNP2K dimaksud adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui keputusan Menteri Sosial No 32/HUK/2016 .

Dari data pemerintah tersebut, dari 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA, hanya 4,1 juta pelanggan saja yang layak disubsidi. Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pemerintah masih mensubsidi listrik untuk tempat ibadah, fasilitas umum dan para pelaku usaha kecil. Selain itu, dengan adanya penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga 900 VA, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar 25 triliun dalam setahun. Dengan dimikian dana tersebut bisa digunakan untuk mempercepat target elektrifikasi bagi daerah-daerah yang belum tersentuh oleh infrastruktur listrik.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tanga 900 VA ini, pemerintah telah menyediakan sarana pengaduan melalui website pengaduan http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/alur_proses bagi masyarakat yang merasa tidak mampu/miskin dan berhak mendapatkan subsidi dengan mekanisme sebagaimana diatur melalui Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, dipertegas lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 671/4809/SJ, tanggal 16 Desember 2016 tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, di mana Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dimaksud dengan melakukan pembinaan dan pengawasan hingga tingkat kecamatan, lurah dan desa. 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah, masih banyak kecamatan yang belum melakukan login terhadap aplikasi website pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sehingga terindikasi bahwa pelayanan penanganan subsidi listrik tepat sasaran belum berjalan dengan optimal ditambah lagi minimnya informasi terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran kepada masyarakat ditingkat kecamatan, lurah, dan desa.

Menindaklanjuti hal tersebut Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan hasil evaluasi tersebut berupa surat kepada provinsi dan kabupaten/kota tentang Dukungan Kecamatan Dalam Penganganan Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian untuk memperkuat hasil evaluasi tersebut telah terbit Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di mana salah satu arah kebijakan kegiatan untuk 2018 oleh pemerintah daerah adalah Dukungan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran melalui kegiatan penyediaan informasi kepada masyarakat, sosialisasi dan bimbingan teknis Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran mulai tingkat Kecamatan sampai dengan ke tingkat lurah dan desa.

Ditambah lagi diterbitkan pula Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2018 untuk mengawal terlaksananya salah satu arah kegiatan Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran oleh pemerintah daerah.

Dengan berbagai regulasi yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklajuti Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dapat berjalan baik dan efektif. [Rendy Jaya Laksamana, Subdit 2 (ESDM)]

 

about author

Link Terkait