( 10-November-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rapat Penerapan Aplikasi OSS Sektor Pariwisata | ( 01-November-2018 ) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran | ( 30-October-2018 ) Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun: Bangun Pemuda Satukan Indonesia! | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: Pemerintah Dorong Peluang Investasi di Daerah | ( 22-October-2018 ) Mendagri Himbau Kepala Daerah Menyusun Perencanaan Tepat Sasaran | ( 22-October-2018 ) Hadi Prabowo: E-Planning Harus Terintegrasi Secara Nasional |


JAKARTADirektorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan pertemuan antarlembaga dan antarpemangku kepentingan guna membahas Konsolidasi Penyiapan Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 hasil Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) 2018 serentak yang bertemakan Memastikan Pembangunan Berkelanjutan melalui KLHS RPJMD yang diselenggarakan pada Rabu, (16/5/2018) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
 
Menurut Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati, pertemuan tersebut penting digelar untuk mensosialisasikan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2018 lalu. Permendagri 7 Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi pisau analisis untuk memberikan ruh kepada kualitas dokumen perencanaan daerah yang mengakomodir janji politik Kepala Daerah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai lokal dan potensi serta kekhasan daerah.
 
Diah menilai pentingnya peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan pembangunan di daerah menganut prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu memperhatikan keterkaitan, keseimbangan dan keadilan antar berbagai pilar pembangunan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola, serta memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.
 
“Setidaknya ada sekitar 776 peserta yang kami undang untuk hadir pada pertemuan nanti yang terdiri dari unsur pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga sebanyak 94 peserta, unsur pemerintah daerah sebanyak 564 peserta, serta organisasi nonpemerintah (NGO), Organisasi Masyarakat (Ormas), filantropi, akademisi, organisasi profesi, asosiasi pemerintah daerah dan DPRD, lembaga penelitian, dan media massa sebanyak 118 peserta,” jelas Diah.
 
Lebih lanjut, Diah berharap kehadiran berbagai pihak pada kegiatan yang mengangkat tema “Memastikan Penyiapan RPJMD Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJM” tersebut akan meningkatkan semangat gotong royong di antara semua pihak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target RPJMN 2014-2019, RPJMD 2019-2023 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global tahun 2030, “Hal ini merupakan contoh konkrit wujud aksi kolaboratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dari mandat pelaksanaan KLHS RPJMD untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dimana setiap pihak baik pemerintah maupun pemerintah daerah dan kalangan Non Pemerintahan dalam dan luar negeri, harus terlibat (no one left behind) dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di daerah,” demikian penegasannya.
 
Agenda utama acara pertemuan konsolidasi tersebut adalah pendalaman implementasi terhadap subtansi permen 7 tahun 2018 yang akan dilakukan secara interaktif dan mendetail dengan saling tukar menukar pikiran antar seluruh peserta melalui mekanisme Roundtable Discussion, selain itu juga dilakukan Penandatangan Komitmen antara dirjen Bangda dan para Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD, Pernyataan komitmen Uni Eropa dalam mendukung upaya Indonesia menimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Launching Hashtag #KLHSRPJMD sebagai sarana pemanfaatan medsos untuk kepentingan bersama menerapkan RPJMD yang berkelanjutan.
 
Seluruh agenda tersebut sangatlah penting mengingat saat ini, momentum yang tepat bagi 171 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, dengan waktu yang tidak banyak, bahkan di beberapa daerah dipastikan sudah mempunyai dokumen teknokratik RPJMD, oleh karena itu Diah menegaskan bahwa “Diminta kepada 171 daerah untuk segera memanfaatkan Permendagri No. 7 tahun 2018 untuk menyusun rancangan Perda RPJMD yang berkualitas, guna mengakomodir janji-janji Politik Kepala Daerah yang mempertimbangkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan yang paling penting tidak meninggalkan ke-khasan daerah, demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”
 
“Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional. Dengan begitu, Permendagri ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD,” imbuh Diah.
 
***
 
Narahubung:
Ditjen Bina Pembangunan Daerah cq. Direktorat Sinkronisasi UPD I. Telepon 021-7942660
 
about author

Link Terkait