( 06-October-2018 ) Menteri ATR/Kepala BPN Buka Rakornas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah | ( 01-October-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan BNPP Gelar Pagelaran Wayang | ( 25-September-2018 ) Indonesia Menyambut Asian Para Games 2018! | ( 24-September-2018 ) Ketua Umum OASE Cinta Kabinet Kerja Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Kabupaten Malaka | ( 21-September-2018 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | ( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok |


JAKARTA- Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III, Eduard Sigalingging pada Pertemuan Pusat Dan Daerah dalam Rangka Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 di Hotel Ibis Style (19-21/9/2018) bertujuan untuk meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan publik dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ketersediaan pelayanan dasar yang berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, dan tepat sasaran, membutuhkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan, sekaligus alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada tanggal 4 Januari 2018 telah ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Presiden, dimana penyelenggaraan SPM sebagai cara pemenuhan pelayanan dasar warga negara oleh pemerintah. Hal utama yang diatur didalam kebijakan tersebut berkaitan dengan, 1) jenis, 2) mutu dan 3) penerima pelayanan dasar sesuai dengan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial. Ditetapkan juga mengenai kriteria atau standar mengenai; 1) penerima pelayanan, 2) jumlah/frekuensi/waktu durasi penyediaan pelayanan, 3) mutu atau kualitas pelayanan yang harus disediakan, 4) cara penyediaan pelayanan dasar tersebut, 5) ketersediaan pelayanan dasar yang diberikan dan 6) cara mengukur pencapaian pelayanan dasar yang telah diterima oleh masyarakat.

Di dalam pertemuan Pusat dan Daerah hari ini, dijelaskan juga bahwa jenis pelayanan SPM Urusan Trantibumlinmas pada tingkat Provinsi adalah pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, sementara jenis pelayanan SPM Urusan Trantibumlinmas untuk kabupaten/kota meliputi; 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, 2) pelayanan informasi rawan bencana, 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerapan SPM oleh pemerintah daerah telah menjadi salah satu agenda di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPM di daerah, Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggarannya. Hal ini mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1, dimana belanja Daerah diprioritaskan mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Diperkuat juga terbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 36 dan 37 mengamanatkan bahwa Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta hal-hal lainnya yang diatur di dalam peraturan tersebut. Untuk itu, pertemuan Pusat dan Daerah hari ini menjadi penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada Daerah untuk menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggarannya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (AF)

Ki-Ka: Kasi Wilayah II, Subhany, Se.,M.Sc, Kasubdit Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Ir. Gifarini

Peserta Pertemuan Pusat dan Daerah 

about author

Link Terkait