( 24-July-2019 ) Pemerintah Sosialisasikan Peraturan Presiden 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri | ( 22-July-2019 ) Indonesia Development Forum 2019 Dorong Pendekatan Baru Hadapi Tantangan Pembangunan Indonesia | ( 19-July-2019 ) Kemendagri Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Dinamika Polemik Pemerintah Kota Tangerang dengan Kemenkumham | ( 19-July-2019 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Asitensi Dan Supervisi Daerah Dalam Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | ( 18-July-2019 ) Entry Meeting Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 | ( 18-July-2019 ) Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran |

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, Kamis (16/5/19) bertempat di Grand Paragon Hotel Jakarta. Tema dalam Rakornas ini yaitu "Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak Tahun 2019" yang dimaksudkan untuk merekatkan kembali masyarakat yang terpecah usai pemilu serentak 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya memberikan arahan kepada para peserta dan mengingatkan tentang penangan konflik sebagai wewenang kepala daerah berdasarkan UU dan Peraturan Menteri. Untuk itu, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kab/kota penting dalam memelihara kondisi damai dalam masyarakat, membangun sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatakan dini.

“Sesuai temanya, kita harus bisa merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa pasca-pemilu 2019. Rakyat Indonesia jangan sampai terpecah,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial kepada lima provinsi dengan nilai tertinggi, yaitu; Pemerintah Provinsi Jawa Timur peringkat pertama, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kedua, Provinsi Maluku Utara ketiga, Provinsi Lampung keempat, dan Provinsi Aceh kelima. Penghargaan secara langsung diserahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumulo dan Menko Polhukam Wiranto.

Rakornas ini menghasilkan rekomendasi; pertama, pemerintah Daerah dapat merespons cepat dan menyelesaikan secara damai permasalahan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; kedua, setiap Daerah meningkatkan koordinasi dan keterpaduan tim terpadu penanganan konflik sosial dalam mendeteksi potensi konflik di masyarakat, ketiga; kepada lima provinsi dan lima kabupaten/kota terbaik dalam tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018 untuk tetap mempertahankannya. (AF)

about author