DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Wakil Presiden Jusuf Kalla: Pemerintah Daerah Berperan dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut Pemerintah Daerah berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Hal itu ia ungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (25/07/2019).

"Pemerintah Daerah berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Menjaga keseimbangan harga di tingkat nasional juga berawal dari tingkat daerah," kata Kalla saat membuka Rakornas.

Menurutnya, mengukur kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari beberapa indikator penting yang juga dipengaruhi oleh pengendalian di tingkat daerah.

"Mengakui kemajuan suatu bangsa itu ada beberapa indikator penting yaitu PDB (Produk Domestik Bruto), inflasi yangakan menyebabkan daya beli naik atau turun dan efek lainnya, kemudian angka kemiskinan, serta tingkat pengangguran. Kalau  terjadi masalah inflasi dan pengangguran tentu akan menyebabkan kemiskinan. Semua ini akan mendukung stabilitas di tingkat nasional dengan syarat di tingkat daerah juga harus terjaga," ungkapnya.

Ia pun menganalogikan inflasi seperti tekanan darah manusia, akan berakibat buruk apalagi tinggi dan terlampau rendah. Untuk itu, stabilitasnya harus tetap terjaga.

"Inflasi seperti tekanan darah, kalau tinggi kita bisa pingsan, ekonomi akan ambruk seperti Venezuela, ekonominya sulit. Tapi kalau inflasi rendah atau deflasi, kita juga pusing dan bisa pingsan juga. Jadi tekanan darah itu yang bagus yang di tengah-tengah saja, stabil. Tinggal bagaimana kita menjaga inflasi terjaga tingkat stabilitasnya," paparnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan mengusung tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif."

Tema tersebut diangkat sebagai bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi. Rakornas turut dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bagi TPID provinsi, kabupaten/kota berprestasi.

Adapun Penghargaan TPID Terbaik dan Berprestasi diberikan kepada:

Pertama, TPID Tingkat Kabupaten/Kota:

a. Wilayah Sumatera : TPID Kabupaten Deli Serdang

b. Wilayah Jawa-Bali: TPID Kabupaten Badung

c. Wilayah Kalimantan: TPID Kabupaten Mahakam Ulu

d. Wilayah Sulawesi: Kabupaten Pohuwato

e. Wilayah Nusa Tengggara, Maluku, Papua: TPID Kabupaten Lombok Barat

 

Kedua, TPID Tingkat Kabupaten/Kota:

a. Wilayah Sumatera: TPID Kota Tanjung Pinang

b. Wilayah Jawa-Bali: TPID Kota Kediri

c. Wilayah Kalimantan: TPID Kota Samarinda

d. Wilayah Sulawesi: TPID Kota Palopo

e. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua: TPID  Kota Mataram

 

Ketiga, TPID Tingkat Provinsi

a. Wilayah Sumatera: TPID Provinsi Bengkulu

b. Wilayah Jawa Bali: TPID Provinsi DKI Jakarta

c. Wilayah Kalimantan: TPID Provinsi Kalimantan Timur

d. Wilayah Sulawesi: TPID Provinsi Gorontalo

e. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua: Nusa Tenggara Barat

Sumber: Pusat Penerangan dan Subdit Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.