Kemendagri Bahas Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Sekretaris Jenderal  Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo memimpin rapat konsolidasi dalam rangka finalisasi Rapermendagri tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Rapermendagri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Kamis, (8/8/2019) di Hotel Borobudur Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Hadi mengatakan pada 5 April 2019 lalu telah terbentuk tim integrasi yang nantinya bekerja sama untuk dapat mengintegrasikan aplikasi e-Planning yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan aplikasi e-Budgeting yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah. “Manfaat dari intergasi e-Planning dan e-Budgeting yaitu untuk melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan tersedia penganggarannya melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran,” jelas Hadi.

Selanjutnya, Hadi berharap integrasi antara aplikasi perencanaan dan penganggaran dapat diterapkan dan dipayungi dengan Rapermendagri yang akan ditetapkan. Sebelumnya, latar belakang perlunya integrasi perencanaan dan penganggaran telah diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengamanatkan, “Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah”.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengatakan integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi kunci terlaksananya pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu tahapan untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran nantinya akan diatur dalam revisi Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan penyusunan Rancangan Permendagri tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

“Integrasi sistem informasi pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah dilakukan pada saat pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang kemudian menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Hudori. [Mahfud Achyar]