Tingkatkan Kesejahteraan: Naikkan Dua Hal dan Tahan Dua Hal

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengatakan, dalam perspektif Kemendagri, kalau ingin meningkatkan menyejahterakan masyarakat, kuncinya adalah menaikkan dua hal dan menahan dua hal.

“Naikkan dua hal dan tahan dua hal. Naikkan pertumbuhan (ekonomi) dan naikkan (tingkatkan) pemerataan. Kedua hal ini akan mempercepat tercapainya kesejahteraan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Menjaga Keterjangkauan Harga Barang dan Jasa, pada 3-5 November 2015, di Surabaya.

Menurutnya, dua hal lainnya adalah menahan atau menurunkan dengan mengendalikan inflasi dan mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Dua hal lainnya harus dikendalikan, yang pertama inflasi. Kalau pertumbuhan (ekonomi) 10%, misalnya, sebesar dua digit. Tapi inflasinya 15%, kan minus. Sementara, kalau pertumbuhannya agak melambat, di bawah 5%, tapi inflasinya bisa ditekan, hanya 1%, maka masih ‘untung’ 4%,” terangnya.

“Lalu, hal yang perlu dikendalikan kedua adalah jumlah pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhannya, misalnya 50%, tapi kenaikan jumlah penduduk 3 kali lipat, maka masyarakat tidak akan sejahtera. Karena kuenya bertambah separuh, yang makan tiga kali lipatnya,” tandasnya di hadapan Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebanyak 120 orang itu.

Ia menegaskan, bahwa secara teknis hal itu lebih jelas akan dijawab oleh pihak Kemenko Perekonomian, BI, dan lembaga yang terlibat lainnya. Karena pada sesi berikutnya dari kegiatan itu, Dr. R. Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, juga Noor Yudanto, Kepala Divisi Asesment Ekonomi Regional Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia akan memaparkan secara menukik mengenai TPID.

Lebih jauh, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan, dengan kegiatan itu, pemerintah pusat dan daerah melaksanakan kegiatan yang menjadi salah satu prioritas, yaitu menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa.

“Telah saya katakan bahwa ini menjadi salah satu prioritas yang diambil oleh pemerintah saat ini,” katanya.

Ia mengatakan bahwa Rakornas Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan di awal tahun 2015, sejak pembukaan sampai penutupan, dipimpin langsung oleh presiden. Hal itu menjadi tanda bahwa persoalan inflasi dan upaya pengendaliannya sangatlah penting sehingga pucuk pimpinan negara terlibat langsung.

“Seingat saya, selama sekira 35 tahun itu baru (Rakornas TPID) kemarin yang dibuka langsung, diskusi dipimpin langsung, ada pertanyaan dijawab sendiri (oleh presiden),” ungkapnya.

“Maknanya adalah bahwa Tim (Pengendalian Inflasi Daerah) ini sangat penting,” tambahnya.

Kenapa hal itu sangat penting? Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengatakan bahwa Kemendagri tidak banyak memahami tentang sisik melik inflasi, yang lebih tahu adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia. Namun, menurutnya inflasi berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan. Karena inflasi bisa menghambat kesejahteraan masyarakat.[ds]