Indonesia Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sebesar 31,89% pada Tahun 2030

Tanggal Publikasi Nov 30, 2023
322 Kali

JAMBI – Perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menjadi salah satu narasumber pada rapat implementasi PLTS Atap di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang digelar secara hybrid, Selasa (28/11/2023) di Hotel Yello Jambi. 

Rapat tersebut digelar sebagai respon adanya fenomena perubahan iklim ekstrem yang mana dampak perubahan iklim dirasakan oleh masyarakat dunia saat ini yaitu terjadinya pemanasan global.  

Sebagai informasi, sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim yang paling dominan dengan menyumbang hampir 90% dari emisi CO2 secara global. Di Indonesia, sektor energi merupakan kontributor emisi terbesar kedua setelah sektor lahan dan hutan serta diproyeksikan akan menjadi kontributor utama apabila laju pertumbuhan emisinya tidak diintervensi.  

Pada kesempatan itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan kebijakan transisi energi ditandai oleh adanya pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil yang meliputi minyak, gas alam, dan batu bara ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change, pemerintah telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. 

Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis di antaranya meliputi pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

Sementara itu, dalam kerangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, pada PP Nomor 79 Tahun 2014 telah ditetapkan indikator porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan transisi energi. Pada 2025 ditargetkan paling sedikit  sebesar 23% dan pada 2050 paling sedikit sebesar 31%. 

Pada 2023, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang Energi Baru Terbarukan yang mengamanatkan pada pasal 4 bahwa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: a) pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi; b) pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi; c) pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi; d) pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi; e) pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan f) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah pusat antara lain: merumuskan kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator dan satuan yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur urusan pemerintahan di bidang ESDM sub bidang Energi Baru Terbarukan; Kepmendagri No. 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023; menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dari masing-masing kegiatan yang telah diatur dalam Perpres dimaksud; serta melakukan pembinaan kepada daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM subbidang EBT.

Sementara itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan bidang ESDM sub bidang EBT untuk menentukan besarnya beban tugas sebagai bahan evaluasi untuk menentukan tipologi perangkat daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan.