JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang 13 perwakilan kementerian dan lembaga guna membahas progres program Kampung Sejahtera Oase Cinta di desa Kohod, kabupaten Tangerang, Banten. Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat Praja Utama Ditjen Bina Bangda, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Jakarta Selatan pada Rabu, (28/9/2016).
Rapat dipimpin oleh Direktur SUPD I, Drs. Nyoto Suwignyo, MM., yang didamping oleh tiga perwakilan dari Oase Cinta. Program Kampung Sejahtera merupakan program yang digagas oleh Oase Cinta, sebuah organisasi yang terdiri dari istri-istri para menteri di Kabinet Kerja masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Program Kampung Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan perkampungan suatu desa/kelurahan yang mampu memberikan layanan dan pelayanan sosial dasar tanpa menghilangkan kearifan lokal dalam mengayomi masyarakatnya. Selain itu, program Kampung Sejahtera juga diharapkan dapat mewujudkan sinergisasi antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya perkampungan sejahtera. Sasaran wilayah program tersebut yaitu perkampungan tertinggal/miskin pada suatu desa/kelurahan yang masyarakatnya belum/sulit tersentuh berbagai akses dan fasilitas sosial dasar.
Desa Kohod, kabupaten Tangerang, Banten dipilih sebagai desa pertamauntuk program Kampung Sejahtera. Pertimbangan memilih desa Kohod sebagai wilayah sasaran program lantaran di daerah tersebut terdapat berbagai persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang perlu segera dicarikan solusinya. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini dikawal oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga berupaya untuk mewujudkan desa Kohod menjadi desa yang sejahtera. Ke depannya, program Kampung Sejahtera tidak hanya berhenti di desa Kohod melainkan juga akan diduplikasi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk rencana jangka pendek, provinsi Kepulauan Riau dan provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi sasaran wilayah program berikutnya.
Oleh sebab itu, pada pertemuan kemarin perwakilan kementerian dan lembaga diminta untuk memaparkan program-program apa saja yang sudah dijalankan di desa Kohod serta menjelaskan tantangan yang dihadapi selama menjalankan program. Tidak hanya sebatas menjelaskan, kementerian dan lembaga juga memaparkan mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempercepat akselerasi desa Kohod sebagai Kampung Sejahtera.
Berdasarkan hasil diskusi, terdapat delapan K/L (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah provinsi Banten serta pemerintah kabupaten Tangerang (BKKBD dan Dinas Kesehatan) yang telah melaksanakan program di desa Kohod di antaranya program yang dijalankan oleh KemendesPDT, Kemendagri, Kemen BUMN, Kemenag, Kemen PPA, Kementan, KemenPUPR, serta Kemendikbud. Sementara itu, terdapat lima K/L yang belum menyampaikan data jumlah anggaran untuk kegiatan yang direncanakan.
Oleh sebab itu, berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program Kampung Sejahtera. Sejauh ini, kendala yang dihadapi dalam mengintervensi program di desa Kohod yaitu, 1) belum selesainya penyusunan master plan Kampung Sejahtera, 2) belum optimalnya penyampaian informasi pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing K/L kepada Ditjen Bina Bangda; 3) adanya penghematan anggaran dari masing-masing K/L; serta 4) belum optimalnya koordinasi antarK/L dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Kampung Sejahtera.
Drs. Nyoto Suwignyo, MM., berpesan agar semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam program Kampung Sejahtera dapat bekerjasama dan bersinergi agar program Kampung Sejahtera betul-betul berhasil. “Tugas pemerintah itu mulai mengurusi orang dari lahir hingga meninggal. Untuk itu, kita perlu benar-benar serius menjalankan tugas tersebut,” ungkap Nyoto. [Mahfud Achyar]
