JAKARTA - PLN menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik per 1 Mei 2017. Tarif listrik 900 VA untuk rumah tangga mampu memang mengalami penyesuaian, yakni pengurangan pemberian subsidi secara bertahap namun perlu ditekankan hanya untuk pelanggan mampu saja, sedangkan untuk masyarakat tidak mampu hingga kini masih tetap menikmati subsidi yakni hanya dengan membayar Rp 605/kWh.
Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dibuat agar pemberian subsidi listrik lebih terarah sehingga dapat mendukung pemerataan rasio elektrifikasi di Indonesia. Subsidi hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang mengacu pada data milik tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Data TNP2K dimaksud adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui keputusan Menteri Sosial No 32/HUK/2016 . Dari data pemerintah tersebut, dari 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA, hanya 4,1 juta pelanggan saja yang layak disubsidi.
Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini selain mengatur regulasi penerapan subsidi yang lebih terarah juga berupaya untuk meringankan beban masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penambahan jumlah pelanggan listrik 450 VA dari 23 juta pelanggan menjadi 27 juta keluarga, artinya ada 4 juta keluarga miskin yang baru mendapatkan subsidi tahun ini.
“Ada penambahan jumlah pelanggan 450 VA yang mendapatkan subsidi ditambah dari 23 juta menjadi 27 juta pelanggan, jadi tidak benar jika masyarakat miskin yang diberi subsidi dihilangkan, yang benar adalah jumlah tersebut ditambah,” ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I, Made Suprateka.
Selain itu, dengan adanya pengalihan subsidi listrik, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar 25 tiliun dalam setahun. Dengan dimikian dana tersebut bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infratruktur listrik dan melayani 10 juta masyarakat yang belum menikmati listrik.
Sementara itu, seperti yang dilansir Liputan6.com (11/4/2017), Presiden Joko Widodo meneken Kepperes yang menyatakan bahwa 2.500 desa segera menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, 2.500 desa tersebut hingga saat ini belum menikmati aliran listrik dibandingkan dengan daerah lainnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM terus mendorong agar desa-desa memiliki listrik pada tahun 2019 atau 2020. Untuk itu, pemerintah akan memprioritaskan penyediaan listrik untuk desa. “Di Indonesia juga ada setidaknya 10ribu desa yang tidak memiliki listrik dengan cukup,” tandasnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan sosialisasi subsidi listrik, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati; Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satya Zulfanitra serta Ketua Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ruddy Gobel hadir dalam acara “Kabar Pasar” dengan tema “Subsidi Tepat Sasaran” di stasiun televisi “TV One” pada Jum’at, 23 Desember 2016. [Disunting oleh: Mahfud Achyar]
Tayangan diskusi yang dimaksud dapat diakses pada tautan berikut:
Sumber:
1. Liputan6.com
2. TvOne
3. Siaran Pers PLN
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
.JPG)