Evaluasi Hasil RKPD Bertujuan Mewujudkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahunan Nasional

blog post

JAMBI - Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Bagus Agung Herbowo menyampaikan Evaluasi hasil RKPD perlu dilaksanakan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas serta sasaran pembangunan tahunan nasional.

Hal tersebut disampaikan melalui Zoom saat pelaksanaan Rapat Sosialisasi Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Evaluasi RKPD 2022 Provinsi Jambi yang diselenggarakan secara hybrid di Hotel Odua Weston-Jambi, Selasa (24/5/2022).

Herbowo juga menyampaikan dasar hukum pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 275 tentang Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi  pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. 

"Evaluasi hasil dilakukan per triwulan (pengendalian pelaksanaan), meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan apa yang sudah di rencanakan," ujar Herbowo.

Selanjutnya, tambah Herbowo, Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Daerah melalui Bappeda, dan Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi RKPD kepada Kepala Daerah setiap triwulan. 

“Hasil evaluasi Renja perangkat daerah dan RKPD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja perangkat daerah dan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya yang mana hal tersebut menjadi salah satu komponen yang dianalisis dalam fasilitasi Raperda RKPD Provinsi Jambi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah,” jelas Herbowo.

Herbowo menambahkan supaya dipastikan bahwa indikator dan target yang terdapat dalam RKPD telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan kata lain sinkron dengan indikator yang terdapat di RPJMD dan Renstra PD.

Kemudian ada tiga formulir yang harus diisi terkait Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Evaluasi RKPD, yaitu formulir Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Evaluasi RKPD, Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Kabupaten/Kota dan Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi.

“Tak kalah penting Pemda harus melakukan tertib administrasi dan kepatuhan melaporkan hasil evaluasi Renja PD setiap triwulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda," terangnya. 

Selanjutnya, disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi bahwa pelaksanaan rapat Sosialisasi Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Evaluasi RKPD diselenggarakan agar bisa menjalankan amanat Pasal 259 ayat (1) dan 260 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan dan Kepala Bappeda Provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi.