Jakarta - Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan dana pajak rokok dan cukai hasil tembakau agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Melalui Forum Group Discussion (FGD) antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal... Lanjutkan Membaca
Makassar — Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukan sekadar urusan administrasi. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah menjamin hak setiap warga untuk memperoleh layanan dasar yang layak. Hal tersebut disampaikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, saat membuka Rapat Koordinasi Capaian Penerapan dan Pelaporan SPM Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Tahun 2025, di Hotel Gammara, Makassar, Kamis (6/11/2025). Restuardy menegaskan,... Lanjutkan Membaca
Makassar – Upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi masyarakat terus diperkuat. Salah satu langkah nyatanya dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Kota Makassar, Sulawesi... Lanjutkan Membaca
