Semarang – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Zanariah menyampaikan bahwa saat ini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) rentan dengan Calon Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maraknya ditemukan berita Calon Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal di media. Demi menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia... Lanjutkan Membaca
SURAKARTA - Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, salah satu di antaranya, pemerintah daerah diarahkan dapat menjalankan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten. "Pelaksanaan SPM ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Sri... Lanjutkan Membaca
Jakarta - Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan global. Oleh karena itu, seluruh pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan, harus berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disusun, demi menjaga ketahanan pangan yang mungkin akan terdampak karena perubahan iklim. Hal tersebut diungkap Restuardy Daud, pada acara forum... Lanjutkan Membaca
