Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri: Teliti Lebih Dahulu Sebelum Membuka Peluang Usaha dan Investasi

Tanggal Publikasi Jun 21, 2022
1,001 Kali

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengapresiasi perkembangan layanan dan transaksi perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertransormasi dari manual menjadi berbasis teknologi atau elektronik.

“Semula kita harus datang ke bank. Kini, kita dapat bertransaksi dari mana saja dan kapan saja, hanya diperlukan sebuah kartu kecil atau handphone untuk berbagai macam transaksi perbankan, sudah zamannya cashlesss, dan sangat praktis untuk membayar sesuatu maupun tarik setor tunai sudah cukup dengan kartu atau hanya scan barcode dari handphone kita,” kata Teguh saat memberi sambutan pada acara sosialisasi produk BRI di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara daring, Senin (20/6/2022).

Teguh menjelaskan Ditjen Bina Pembangunan Daerah per Juni 2022 memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 278 orang pegawai dan pegawai non PNS sebanyak 289 orang pegawai. “Sekitar 80% pegawai terdiri dari generasi milenial dan generasi z yang sudah sangat melek teknologi sehingga tidak menutup kemungkinan akan sangat sering menggunakan layanan berbasis elektronik,” terang Teguh.

Melalui acara silaturahmi ini, Teguh dapat menambah pemahaman dan memberi banyak manfaat kepada seluruh ASN Ditjen Bina Pembangunan Daerah berkaiatan dengan transaksi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi di bank, khususnya produk, layanan, dan fasilitas dari BRI, mulai dari perencanaan keuangan, pemenuhan kebutuhan hidup, membuka peluang usaha dan investasi.

“Mulai dari sekarang, kita dapat memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan untuk menjaga ekonomi keluarga pada saat ini dan masa mendatang, terlebih masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global yang mana sangat diperlukan ketenangan, kesabaran, dan berpikir matang atau tidak terburu-buru,” ungkap Teguh.

Khusus investasi, Teguh meminta pegawai di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri lebih berhati-hati. “Kita harus memiliki data dan informasi yang valid dari narasumber terpercaya untuk selanjutnya kita dapat mengambil keputusan yang baik agar tidak terjadi risiko kerugian di belakang,” pungkas Teguh.